
Foto: Ahok. ©2013 yuuhu.info
Oleh: Dion
Yuuhu.info, Hidup di ibu kota terkenal dengan biaya yang tidak murah, begitu pula
bagi orang mati. Sebab, untuk pemakaman saja harus mengeluarkan uang
yang besar.
Untuk menghindari hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mengancam akan merotasi PNS yang terlibat praktik jual beli lahan pemakaman. Karena, kenyataan di lapangan memang banyak oknum-oknum melakukan praktik tersebut.
"Kita lagi coba untuk pindah-pindahkan itu," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/7).
Pria penyuka makanan mi bakso ini meminta warga yang mengalami ada praktik calo di pemakaman segera melapor kepadanya.
"Harusnya mereka bisa lapor kepada kita, kita harus akui di lapangan itu banyak oknumnya," tandasnya.
Seperti diberitakan, Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai cara menghilangkan praktik calo dengan merangkul mereka sebagai tenaga honorer.
"Kalau bisa calo-calo itu dijadikan honorer oleh Dinas Pemakaman. Dilatih dan ditatar. Karena mereka yang menguasai, bahkan menguasai di pinggiran kota juga," ujar Yayat saat dihubungi wartawan, Selasa (11/6).
Sebenarnya, warga hanya dikenakan iuran retribusi Rp 100 ribu. Tapi yang membebankan adalah biaya pemakaman yang mencapai Rp 3 juta - Rp 5 juta. Yayat mengaku pernah menemukan kasus itu di TPU Karet Bivak.
Menurut data yang dimiliki Yayat, setiap harinya ada 100-120 orang yang meninggal dan butuh lahan makam. Maka itu, calo makam harus segera diberantas.
Untuk menghindari hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) mengancam akan merotasi PNS yang terlibat praktik jual beli lahan pemakaman. Karena, kenyataan di lapangan memang banyak oknum-oknum melakukan praktik tersebut.
"Kita lagi coba untuk pindah-pindahkan itu," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/7).
Pria penyuka makanan mi bakso ini meminta warga yang mengalami ada praktik calo di pemakaman segera melapor kepadanya.
"Harusnya mereka bisa lapor kepada kita, kita harus akui di lapangan itu banyak oknumnya," tandasnya.
Seperti diberitakan, Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna menilai cara menghilangkan praktik calo dengan merangkul mereka sebagai tenaga honorer.
"Kalau bisa calo-calo itu dijadikan honorer oleh Dinas Pemakaman. Dilatih dan ditatar. Karena mereka yang menguasai, bahkan menguasai di pinggiran kota juga," ujar Yayat saat dihubungi wartawan, Selasa (11/6).
Sebenarnya, warga hanya dikenakan iuran retribusi Rp 100 ribu. Tapi yang membebankan adalah biaya pemakaman yang mencapai Rp 3 juta - Rp 5 juta. Yayat mengaku pernah menemukan kasus itu di TPU Karet Bivak.
Menurut data yang dimiliki Yayat, setiap harinya ada 100-120 orang yang meninggal dan butuh lahan makam. Maka itu, calo makam harus segera diberantas.

Langganan berita!
|