Nikmati berita terikini lewat facebook Anda di
Foto: Kenaikan BBM. ©2013 yuuhu.info
Reporter: Defri Putra
Yuuhu.info, Pernyataan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo
Siswoutomo yang menyebutkan wacana mengenai pembatasan pembelian bahan
bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan roda empat maupun roda
dua, menuai penolakan dari berbagai pihak. Pengamat energi Kurtubi
melihat, rencana tersebut tidak jelas dan tidak masuk akal.
Oleh karena itu, lebih baik pemerintah tidak melanjutkan wacana penjatahan pembelian BBM bersubsidi. "Ide yang salah terus dan asal-asalan. Jelas sekali merupakan wacana yang tidak boleh diteruskan apalagi dieksekusi," tegas Kurtubi kepada merdeka.com, Sabtu (11/5).
Menurutnya, jika pemerintah nekat mengeksekusi dan merealisasikan wacana tersebut, maka otomatis akan merugikan rakyat kecil. Terlebih, pengguna sepeda motor. "Karena jarak tempuh mereka terbatas, apalagi jalan di Jakarta macet dan bikin bensin jadi boros," tegasnya.
Dia khawatir, jika wacana ini direalisasikan, justru menimbulkan ketegangan antara pengguna kendaraan bermotor dengan petugas di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Sebab, pengguna kendaraan bermotor tentu tidak ingin kehabisan BBM di tengah jalan, sementara petugas diwajibkan membatasi pembelian BBM.
"Akan terjadi ketegangan dan perdebatan di pompa bensin antara petugas dengan rakyat," tegasnya.
Selain itu, kebijakan membatasi pembelian BBM bersubsidi bakal menurunkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, aktivitas perekonomian masyarakat akan terhambat dan macet. "Kegiatan ekonomi terganggu, pertumbuhan ekonomi bisa menurun," ucapnya.
Sebelumnya, rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), ternyata tidak mengesampingkan rencana pengendalian konsumsi BBM dengan sistem teknologi informasi.
Pemerintah tetap berencana memasang Radio Frequency Identification (RFID) di mobil pribadi mulai pertengahan tahun ini. Tujuannya untuk pembatasan pembelian BBM.
Terhitung mulai Juli 2013, pemerintah membatasi pembelian BBM untuk mobil dan sepeda motor.
"Berdasarkan kebutuhan, sepeda motor 0,7 liter per hari, mobil pribadi 3 liter per hari. Kalau satu kendaraan satu hari hari sudah beli 100 liter itu jelas tidak benar," kata Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di kantornya, Jakarta, Jumat (10/5).
Oleh karena itu, lebih baik pemerintah tidak melanjutkan wacana penjatahan pembelian BBM bersubsidi. "Ide yang salah terus dan asal-asalan. Jelas sekali merupakan wacana yang tidak boleh diteruskan apalagi dieksekusi," tegas Kurtubi kepada merdeka.com, Sabtu (11/5).
Menurutnya, jika pemerintah nekat mengeksekusi dan merealisasikan wacana tersebut, maka otomatis akan merugikan rakyat kecil. Terlebih, pengguna sepeda motor. "Karena jarak tempuh mereka terbatas, apalagi jalan di Jakarta macet dan bikin bensin jadi boros," tegasnya.
Dia khawatir, jika wacana ini direalisasikan, justru menimbulkan ketegangan antara pengguna kendaraan bermotor dengan petugas di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Sebab, pengguna kendaraan bermotor tentu tidak ingin kehabisan BBM di tengah jalan, sementara petugas diwajibkan membatasi pembelian BBM.
"Akan terjadi ketegangan dan perdebatan di pompa bensin antara petugas dengan rakyat," tegasnya.
Selain itu, kebijakan membatasi pembelian BBM bersubsidi bakal menurunkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, aktivitas perekonomian masyarakat akan terhambat dan macet. "Kegiatan ekonomi terganggu, pertumbuhan ekonomi bisa menurun," ucapnya.
Sebelumnya, rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), ternyata tidak mengesampingkan rencana pengendalian konsumsi BBM dengan sistem teknologi informasi.
Pemerintah tetap berencana memasang Radio Frequency Identification (RFID) di mobil pribadi mulai pertengahan tahun ini. Tujuannya untuk pembatasan pembelian BBM.
Terhitung mulai Juli 2013, pemerintah membatasi pembelian BBM untuk mobil dan sepeda motor.
"Berdasarkan kebutuhan, sepeda motor 0,7 liter per hari, mobil pribadi 3 liter per hari. Kalau satu kendaraan satu hari hari sudah beli 100 liter itu jelas tidak benar," kata Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo di kantornya, Jakarta, Jumat (10/5).
Langganan berita!
|
