Nikmati berita terikini lewat facebook Anda di
Foto: Pengemis. ©2013 yuuhu.info
Oleh: Rudi
Yuuhu.info, Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diyakini bakal melahirkan masyarakat miskin baru.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dolfie menuturkan, kenaikan harga BBM subsidi memang menjadi domain pemerintah, namun yang dikhawatirkan dari kebijakan ini justru munculnya masalah baru yakni makin banyaknya masyarakat miskin.
"Memang menurut Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, tapi dalam hal ini kami tidak setuju dengan cara pemerintah yang mempertahankan kemiskinan dan menambah orang miskin baru," ujar Dolfie saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Chatib Basri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/5).
Dalam draft RAPBNP 2013, Dolfie melihat keinginan utama pemerintah ada pada upaya menaikkan harga BBM bersubsidi. Pada akhirnya terjadi sejumlah penyesuaian terhadap ketidakberhasilan pencapaian target makro ekonomi.
"Kami malah tidak mendapatkan kejelasan alasan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM. Pemerintah kan juga harus mampu meyakinkan masyarakat atas kebijakan yang diambilnya tersebut," kata dia.
Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP ini, pemerintah hanya ingin menaikkan harga BBM subsidi bukan mengurangi kemiskinan seperti yang dipaparkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
"Kebijakan ini kan sama saja pemerintah dalam mempertahankan orang miskin yang sudah 55 juta dan tidak berupaya menyelesaikannya," jelas dia.
Dolfie juga melihat pemerintah terus memperlihatkan kegagalan pencapaian asumsi makro ekonomi dan menjadikan perlambatan ekonomi global sebagai kambing hitam.
"Pemerintah itu selalu menyalahkan kegagalannya pada global. Apa pertangunggungjawaban pemerintah terhadap ketidaktercapaian semua ini," katanya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Dolfie menuturkan, kenaikan harga BBM subsidi memang menjadi domain pemerintah, namun yang dikhawatirkan dari kebijakan ini justru munculnya masalah baru yakni makin banyaknya masyarakat miskin.
"Memang menurut Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013, pemerintah mempunyai kewenangan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, tapi dalam hal ini kami tidak setuju dengan cara pemerintah yang mempertahankan kemiskinan dan menambah orang miskin baru," ujar Dolfie saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Chatib Basri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/5).
Dalam draft RAPBNP 2013, Dolfie melihat keinginan utama pemerintah ada pada upaya menaikkan harga BBM bersubsidi. Pada akhirnya terjadi sejumlah penyesuaian terhadap ketidakberhasilan pencapaian target makro ekonomi.
"Kami malah tidak mendapatkan kejelasan alasan pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM. Pemerintah kan juga harus mampu meyakinkan masyarakat atas kebijakan yang diambilnya tersebut," kata dia.
Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP ini, pemerintah hanya ingin menaikkan harga BBM subsidi bukan mengurangi kemiskinan seperti yang dipaparkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
"Kebijakan ini kan sama saja pemerintah dalam mempertahankan orang miskin yang sudah 55 juta dan tidak berupaya menyelesaikannya," jelas dia.
Dolfie juga melihat pemerintah terus memperlihatkan kegagalan pencapaian asumsi makro ekonomi dan menjadikan perlambatan ekonomi global sebagai kambing hitam.
"Pemerintah itu selalu menyalahkan kegagalannya pada global. Apa pertangunggungjawaban pemerintah terhadap ketidaktercapaian semua ini," katanya.
Langganan berita!
|
