Yuuhu.info, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga kini belum bersikap soal nasib PKS di koalisi. Padahal para kadernya di partai Demokrat sudah sangat keras meminta PKS dikeluarkan dari Setgab Koalisi.

PKS pun seolah menantang SBY. Elit partai kader seolah menantang SBY dengan meminta ketua koalisi tersebut segera mengeluarkan surat pemecatan PKS dari koalisi.

Salah seorang dari pihak Istana menyampaikan kepada menteri PKS bahwa SBY akan mengirimkan surat resmi soal pemecatan pada Sabtu (8/6), namun hingga kini PKS belum menerimanya.

"Yang bersangkutan (menteri PKS) diberi tahu bahwa Presiden SBY akan menulis surat secara resmi kepada partai tentang pemberitahuan itu. Itu kira-kira pertengahan pekan lalu. Mereka janjinya ngasih suratnya hari Sabtu. Nah sampai hari Senin malam, surat itu kami tidak terima, karena itu kemudian acara Majelis Syuro dibatalkan kembali. Sehingga memang Majelis Syuro hari ini tidak ada," kata Wasekjen PKS Fahri Hamzah di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/6).

Sikap PKS yang terang-terangan berseberangan dengan koalisi bukan saja dalam kebijakan kenaikan BBM, sebelumnya dalam berbagai isu partai yang digawangi Anis Matta ini juga mbalelo. Namun toh PKS tetap berada di koalisi.

SBY sebagai ketua koalisi hanya mencabut satu menteri PKS dari koalisi. Lain dari itu, SBY belum terlihat tegas dalam memberikan sanksi kepada PKS.

"Presiden tidak punya nyali untuk mengeluarkan PKS. SBY pasti punya banyak pertimbangan. SBY takut karena khawatir apa yang dialami oleh dia terulang di PKS. Didepak dari kabinet lalu mendapat simpati. Jadi ini semacam tarik ulur saja," kata Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti kepada merdeka.com, Rabu (12/6).

Lalu apa yang membuat SBY tak berani memecat PKS dari koalisi?