Nikmati berita terikini lewat facebook Anda di
Foto: Pemerintah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial. ©2013 yuuhu.info
Oleh: Defri Putra
Yuuhu.info, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menyatakan jika
ada masyarakat miskin yang belum menerima kartu kompensasi atas kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, sebaiknya pasrah saja.
Sebab mereka tidak termasuk golongan warga yang menurut pemerintah berhak menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
Sekretaris Kemenkokesra Sugihartatmo menegaskan, tanpa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dikirimkan langsung oleh PT Pos ke rumah tangga sasaran, warga tidak bisa meminta jatah BLSM.
Bagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kartu kompensasi atau kartu mereka hilang, Sugihartatmo lepas tangan dan menyerahkan nasib mereka kepada kepala daerah setempat.
Untuk pengganti kartu, dalam kasus kartu hilang, dia mengatakan pemerintah hanya akan menerbitkan kartu pengganti untuk pengambilan beras miskin (raskin), bukan BLSM sebesar Rp 150.000.
"Itu kita serahkan kepada kepala daerah setempat dan itupun untuk mendapatkan pengganti kartu itu masih harus ada proses, tidak bisa langsung kita ganti kartunya. Tapi ada surat pengganti kartu, dengan surat itu bisa dipakai untuk ambil raskin tapi tidak bisa dipakai untuk BLSM," ujarnya dalam sosialisasi kenaikan BBM di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Rabu (19/6).
Tidak menutup kemungkinan, akan ada wujud kompensasi lain terhadap warga miskin. Tapi mekanismenya akan diberikan dengan menggunakan surat keterangan dari kepala daerah, serta bukan termasuk BLSM.
"BLSM itu hanya akan diberikan pada mereka yang memegang kartu itu by name by address. Kalau raskin itu masih bisa diberikan dengan surat keterangan dari desa itu," tegasnya.
Sugi mengakui banyak penduduk miskin yang belum tercatat dalam kependudukan. Dia justru menyalahkan banyak penduduk yang tidak mengurus administrasi sehingga belum mempunya nomor induk kependudukan (NIK). Dengan ketentuan yang tegas soal siapa berhak mendapat BLSM, dia berharap masyarakat sadar untuk tertib administrasi.
"Ya itu sambil memberikan pembelajaran bahwa pencatatan kependudukan itu penting bagi rakyat, makanya (KPS) by name by address sudah lengkap dengan NIK-nya juga," cetusnya.
Kemenkokesra telah mulai menyebar 15,5 juta KPS kepada rumah tangga miskin di seluruh Indonesia. Kartu yang sedianya untuk mengambil jatah beras miskin tersebut, sudah dimodifikasi sekaligus menjadi alat memperoleh bantuan Rp 150.000 dan paket lain BLSM.
Selain bantuan uang, ada paket beasiswa untuk siswa tak mampu dan beras miskin turut digelontorkan selama empat bulan selepas BBM naik sebagai kompensasi.
Sebab mereka tidak termasuk golongan warga yang menurut pemerintah berhak menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
Sekretaris Kemenkokesra Sugihartatmo menegaskan, tanpa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang dikirimkan langsung oleh PT Pos ke rumah tangga sasaran, warga tidak bisa meminta jatah BLSM.
Bagi masyarakat miskin yang tidak mendapatkan kartu kompensasi atau kartu mereka hilang, Sugihartatmo lepas tangan dan menyerahkan nasib mereka kepada kepala daerah setempat.
Untuk pengganti kartu, dalam kasus kartu hilang, dia mengatakan pemerintah hanya akan menerbitkan kartu pengganti untuk pengambilan beras miskin (raskin), bukan BLSM sebesar Rp 150.000.
"Itu kita serahkan kepada kepala daerah setempat dan itupun untuk mendapatkan pengganti kartu itu masih harus ada proses, tidak bisa langsung kita ganti kartunya. Tapi ada surat pengganti kartu, dengan surat itu bisa dipakai untuk ambil raskin tapi tidak bisa dipakai untuk BLSM," ujarnya dalam sosialisasi kenaikan BBM di Kantor Bea Cukai, Jakarta, Rabu (19/6).
Tidak menutup kemungkinan, akan ada wujud kompensasi lain terhadap warga miskin. Tapi mekanismenya akan diberikan dengan menggunakan surat keterangan dari kepala daerah, serta bukan termasuk BLSM.
"BLSM itu hanya akan diberikan pada mereka yang memegang kartu itu by name by address. Kalau raskin itu masih bisa diberikan dengan surat keterangan dari desa itu," tegasnya.
Sugi mengakui banyak penduduk miskin yang belum tercatat dalam kependudukan. Dia justru menyalahkan banyak penduduk yang tidak mengurus administrasi sehingga belum mempunya nomor induk kependudukan (NIK). Dengan ketentuan yang tegas soal siapa berhak mendapat BLSM, dia berharap masyarakat sadar untuk tertib administrasi.
"Ya itu sambil memberikan pembelajaran bahwa pencatatan kependudukan itu penting bagi rakyat, makanya (KPS) by name by address sudah lengkap dengan NIK-nya juga," cetusnya.
Kemenkokesra telah mulai menyebar 15,5 juta KPS kepada rumah tangga miskin di seluruh Indonesia. Kartu yang sedianya untuk mengambil jatah beras miskin tersebut, sudah dimodifikasi sekaligus menjadi alat memperoleh bantuan Rp 150.000 dan paket lain BLSM.
Selain bantuan uang, ada paket beasiswa untuk siswa tak mampu dan beras miskin turut digelontorkan selama empat bulan selepas BBM naik sebagai kompensasi.
Langganan berita!
|
