Yuuhu.info, Fraksi Partai Golkar DPR mengusulkan agar bantuan langsung sementara (BLSM) tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Namun menggunakan voucher yang dapat dipakai untuk kompensasi seperti Raskin, PKH, beasiswa.

"Dalam bentuk voucher yang diberikan kepada rakyat sangat miskin berjumlah 15 juta orang," ujar anggota Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/5).
Menurutnya, BLSM sebagai kompensasi rencana kenaikan harga BBM harus diberikan dalam jangka pendek.

"Jadi kompensasi itu ada dua yaitu jangka pendek dan jangka menengah. Jangka pendek, BLSM jadi opsi jangka pendek 4-6 bulan," ucapnya.

Satya mengingatkan agar pemerintah belajar dari pemberian BLT pada 2008, jelang pemilu yang akhirnya mengangkat citra partai tertentu. "Kan seperti kita ketahui pada periode lalu, mulai bulan Oktober sampai Maret dan April sudah mulai pemilu. Saya merespons untuk menekankan pemerintah, ada inflasi dalam 4-6 bulan pertama setelah itu sudah biasa," tegas dia.

Dia mengingatkan pemerintah akan kewajiban mengalokasikan dana penghematan dari hasil kenaikan BBM untuk pembangunan infrastruktur di pedesaan. Sebab, pedesaan masih kekurangan infrastruktur.

"Relokasi dana penghematan untuk membangun desa. Karena desa banyak kekurangan, kartu miskin bisa digunakan untuk beasiswa kepada rakyat miskin," kata dia.