Foto:
©2013 yuuhu.info
Oleh: Defri Putra
Yuuhu.info, Pemerintah Filipina kemarin mengatakan pihaknya mengharapkan untuk
melanjutkan perundingan dengan pemberontak muslim awal bulan depan dalam
memulai negosiasi untuk penyelesaian perdamaian yang terlihat mulai
terhenti dalam beberapa bulan terakhir.
Surat kabar Arab News melaporkan, Sabtu (22/6), sebuah pernyataan dikeluarkan pemerintah Filipina menyatakan bahwa pemimpin perunding dari pemerintah, Miriam Ferrer, serta dari kelompok Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Mohaqer Iqbal, sepakat melakukan pertemuan singkat di Norwegia awal pekan ini untuk melanjutkan perundingan resmi pada awal Juli mendatang.
Anggota dari panel pemerintah, Senen Bacani, mengatakan pertemuan berikutnya harus dapat membantu pemerintah mencapai tawaran dan kesepakatan pada persyaratan rinci terkait penyelesaian perdamaian pada tahun ini.
"Saya sangat berharap kita akan menyelesaikan perjanjian secara komprehensif dalam satu atau dua bulan," kata Bacani.
Namun, Wakil Ketua MILF, Ghazali Jaafar, mengatakan bahwa kelompok pemberontak belum menyetujui usulan pemerintah untuk melakukan pembicaraan secara resmi.
"Pembicaraan bakal digelar pada Juli mendatang itu memang sesuatu yang telah kita dengar baru-baru ini, tetapi kita belum secara resmi menerima proposal tersebut," ujar Ghazali.
Pembicaraan di antara kedua belah pihak, yang sudah dimulai pada 1997, ini bertujuan untuk menciptakan daerah otonom bagi kaum minoritas muslim di Mindanao, di sebelah selatan negara mayoritas beragama Katolik itu.
Kedua belah pihak telah menandatangani kesepakatan awal pada Oktober lalu yang menguraikan persyaratan secara luas untuk sebuah perjanjian damai yang akan ditandatangani pada 2016, sebelum Presiden Filipina Benigno Aquino lengser dari jabatannya.
Pemerintah Filipina menyatakan pembicaraan yang bakal digelar pada bulan depan ini akan membahas lebih lanjut terkait pembagian kekayaan, pembagian kekuasaan dan normalisasi.
MILF yang memiliki anggota 12 ribu orang telah melancarkan perang gerilya untuk membangun sebuah negara Islam yang terpisah, di Filipina Selatan sejak 1970-an. MILF juga mengklaim memiliki masyarakat sekitar 150 ribu jiwa.
Kelompok MILF setuju untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan negosiasi otonomi sebagai gantinya. Aquino juga berharap dirinya dapat mewujudkan daerah otonomi sebelum masa jabatannya berakhir pada 2016.
Malaysia, yang menjadi tempat penyelenggaraan pembicaraan damai sebelumnya, dan sebagai sumber di panel pemerintah mengatakan bahwa Kuala Lumpur kemungkinan bisa menjadi tempat untuk putaran berikutnya.
Surat kabar Arab News melaporkan, Sabtu (22/6), sebuah pernyataan dikeluarkan pemerintah Filipina menyatakan bahwa pemimpin perunding dari pemerintah, Miriam Ferrer, serta dari kelompok Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Mohaqer Iqbal, sepakat melakukan pertemuan singkat di Norwegia awal pekan ini untuk melanjutkan perundingan resmi pada awal Juli mendatang.
Anggota dari panel pemerintah, Senen Bacani, mengatakan pertemuan berikutnya harus dapat membantu pemerintah mencapai tawaran dan kesepakatan pada persyaratan rinci terkait penyelesaian perdamaian pada tahun ini.
"Saya sangat berharap kita akan menyelesaikan perjanjian secara komprehensif dalam satu atau dua bulan," kata Bacani.
Namun, Wakil Ketua MILF, Ghazali Jaafar, mengatakan bahwa kelompok pemberontak belum menyetujui usulan pemerintah untuk melakukan pembicaraan secara resmi.
"Pembicaraan bakal digelar pada Juli mendatang itu memang sesuatu yang telah kita dengar baru-baru ini, tetapi kita belum secara resmi menerima proposal tersebut," ujar Ghazali.
Pembicaraan di antara kedua belah pihak, yang sudah dimulai pada 1997, ini bertujuan untuk menciptakan daerah otonom bagi kaum minoritas muslim di Mindanao, di sebelah selatan negara mayoritas beragama Katolik itu.
Kedua belah pihak telah menandatangani kesepakatan awal pada Oktober lalu yang menguraikan persyaratan secara luas untuk sebuah perjanjian damai yang akan ditandatangani pada 2016, sebelum Presiden Filipina Benigno Aquino lengser dari jabatannya.
Pemerintah Filipina menyatakan pembicaraan yang bakal digelar pada bulan depan ini akan membahas lebih lanjut terkait pembagian kekayaan, pembagian kekuasaan dan normalisasi.
MILF yang memiliki anggota 12 ribu orang telah melancarkan perang gerilya untuk membangun sebuah negara Islam yang terpisah, di Filipina Selatan sejak 1970-an. MILF juga mengklaim memiliki masyarakat sekitar 150 ribu jiwa.
Kelompok MILF setuju untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan negosiasi otonomi sebagai gantinya. Aquino juga berharap dirinya dapat mewujudkan daerah otonomi sebelum masa jabatannya berakhir pada 2016.
Malaysia, yang menjadi tempat penyelenggaraan pembicaraan damai sebelumnya, dan sebagai sumber di panel pemerintah mengatakan bahwa Kuala Lumpur kemungkinan bisa menjadi tempat untuk putaran berikutnya.
Langganan berita!
|