Yuuhu.info, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan penggunaan wifi saat terbang menggunakan pesawat Boeing 777-300ER milik PT Garuda Indonesia dipastikan aman. Penilaian tersebut setelah pihak Kemenkominfo dan Kementerian Perhubungan melakukan uji terbang (joy flight) pesawat baru milik Garuda tersebut untuk rute Jakarta-Denpasar, kemarin, Minggu (7/7).

"Pengujian tersebut berlangsung bersamaan dengan demo terbang atau joy flight pesawat tersebut dari Jakarta yang take off pada sekitar jam 19.00 WIB pada 6 Juli 2013 menuju Denpasar," ujar Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S Dewa Broto seperti dikutip dari situs resmi Kemenkominfo, Senin (8/7).

Pihaknya mengaku melakukan pengujian secara profesional. Terlebih, faktor keamanan dan keselamatan dalam penerbangan harus terjamin dan diutamakan. Gatot menuturkan, pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap fisik perangkat, pengukuran sinyal terhadap access point dan BTS pico seluler-nya di GSM 1800. "Seluruh perangkat yang diuji telah berfungsi dengan baik," katanya.

Dari pengujian terhadap wifi di pesawat Garuda, pihaknya mengaku tidak menemukan gangguan interferensi, baik interferensi terhadap saluran komunikasi yang digunakan oleh cockpit maupun terhadap penggunaan kanal frekuensi yang lain.

Layanan berbasis wifi yang boleh digunakan antara lain adalah untuk browsing internet, social network, email dan instant messaging. Catatannya, penggunaan wifi hanya boleh digunakan pada saat pesawat di atas ketinggian 10.000 kaki.

"Artinya, tetap dilarang menggunakan wifi pada saat take off maupun landing," katanya.
Pihaknya untuk melakukan pengujian layanan penggunaan telepon di atas pesawat. Untuk layanan ini, belum diperkenankan dan tergantung keputusan manajemen Garuda Indonesia.

Mulai besok, (9/7), pesawat baru milik Garuda itu akan digunakan untuk penerbangan Jakarta-Jeddah. Pihaknya akan memproses seluruh kelengkapan dokumen administrasi secepatnya yang melibatkan Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI (Penyelenggaraan Pos dan Informatika) khususnya Direktorat Telekomunikasi.

Yuuhu.info, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, korupsi di Indonesia kini telah menjadi jalan hidup. "European senior executive menyatakan korupsi di Indonesia telah menjadi jalan hidup, dan saya sepakat dengan apa yang disampaikannya," kata Pandu dalam diskusi di Universitas Juanda, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/7).

Pandu menjelaskan, pertimbangannya bahwa korupsi di Indonesia telah menjadi jalan hidup mengingat keberadaan KPK di Indonesia telah mencapai 10 tahun. Selama itu, kata dia, angka statistik korupsi tidak menurun.

"Korupsi masih kuat kalau boleh jujur inilah mengapa korupsi itu menjadi jalan hidup," kata dia, seperti dikutip dari Antara. Pandu mengakui masih banyak kasus korupsi belum tuntas ditangani KPK, di antaranya kasus Century, Hambalang dan masih ada beberapa lagi.

Menurut dia, kendala terjadi karena sistem politik di Indonesia yang transaksional, dimulai dari sejak pemilihan gubernur, wali kota dan dewan selaku lembaga pengawas yang dapat diganti-ganti.

Selain itu, saat ini KPK menjadi petarung sendiri sehingga upaya pemberantasan tersebut menjadi tersendat. "KPK memiliki keterbatasan anggota, setiap langkah kita juga diawasi polisi kita masih petarung sendiri," ujarnya.

Agar KPK optimal, kata dia, maka presiden ataupun pimpinan negara mendukung langkah pemberantasan korupsi dan tegas. Selain itu, budaya malu terhadap korupsi juga harus dibangun. "Ingat, kalau kita korupsi seluruh keluarga akan malu," katanya.

Pandu menyatakan, dalam pemberantasan korupsi KPK butuh dukungan masyarakat untuk tidak takut mengadu. "Jangan takut mengadu, jangan ngadu ke mana-mana, biar penanganan korupsi tuntas di KPK," katanya.

Yuuhu.info, Sidang kasus kerjasama Indosat-IM2 dalam penggunaan jaringan 2,1 Gz atau signal 3G masih terus berlangsung. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggangap Mantan Direktur Utama IM2 Indar Atmanto bersalah dalam perjanjian kerjasama jaringan Indosat-IM2 atas frekeunsi 3G.

Namun demikian Indar menilai, bahwa kerjasama itu adalah antara badan hukum dengan badan hukum, bukan karena inisiatif pribadi. Dia menilai ada kesalahan subjek hukum atau error in persona dalam dakwan jaksa.

Menanggapi kasus ini, Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung(ITB), berharap hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) bersikap jernih. Jika tidak tepat dalam memutus kasus, maka nasib jasa industri telekomunikasi di Indonesia akan terpuruk.

"Kami semua berharap hakim bisa perpikir jernih, kami percaya hakim bisa bijaksana dalam kasus ini, jangan sampai hukum semata-mata dimanfaatkan oleh salah satu pihak saja untuk meraih keuntungan semata," ungkap Ketua Alumni ITB Sawaluddin Lubis dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu (6/7).
Dalam proses pelaksanaan penegakan hukum yang lemah akan mengguncang rasa aman investor. Pasalnya, sebagai pelaku bisnis, mereka mencari kepastian dalam berusaha. Jika pelaksanaan penegakan hukum berantakan, investor akan ketakutan.

"Akan mengganggu investor yang akan masuk maupun yang telah masuk di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri sudah mencatat ada 240 pelaku usaha yang menjalani model bisnis yang serupa dengan Indosat dan IM2, saya kawatir perasaan cemas akan menghantui pebisnis," katanya.

Saat ini, pihak Sawaluddin terus memberikan dukungan moril kepada terdakwa Indar Atmanto. Pihaknya yakin Indar tidak bersalah. Anggota ikatan alumni mengikuti perkembangan kasus ini dari awal.
Pihaknya juga menyayangkan karena, pemeriksaan tindak pidana korupsi atas Indosat-IM2 dilatar belakangi oleh motif pelapor yang ingin memeras.

Yuuhu.info, Komite Pengawas Bensin Bertimbal (KPBB) menilai pemerintah dan PT Pertamina (Persero) tidak transparan dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, harga jual premium dan solar disamakan dengan standar internasional, padahal tidak memiliki kualitas yang setara.

Koordinator KPBB Ahmad Safrudin menyatakan kualitas premium dan solar Indonesia sangat buruk. Sejak 2005, kandungan timbal BBM di Indonesia sangat tinggi, di atas negara Asia Pasifik lain.

"Kualitas BBM kita sangat buruk, kadar belerang tinggi, bisa merusak mesin. Jadi kalau kita gunakan BBM jelek, imbas lainnya kualitas udara buruk. Sejak 2005 sampai sekarang tidak berubah," ujarnya dalam diskusi di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (28/6).

Premium di Tanah Air adalah RON 88, sementara solar kualitas 48. Sementara, di luar negeri mayoritas negara kini menggunakan premium RON 92. Lucunya, menurut Ahmad, sejak 2007, pemerintah meratifikasi aturan yang memaksa industri otomotif menggunakan mesin euro 2 yang tidak boleh menggunakan bahan bakar bertimbal.

Karena itu, Ahmad mengaku heran mengapa pejabat Kementerian Keuangan dan Pertamina berkali-kali membandingkan harga BBM dan menyebutnya lebih murah dari negara lain. Padahal, kualitas oktannya lebih tinggi.

"Misalnya di Singapura, Amerika, atau Malaysia, memang harganya lebih mahal, tapi negara lain jangan dilupakan, punya kualitas lebih tinggi. Sebaliknya, premium dan solar kita dalam piagam kualitas bahan bakar dunia tidak lulus kategori 1. Sehingga BBM subsidi kita tidak bisa dibandingkan," kata Ahmad.

Dengan kualitas BBM buruk, KPBB curiga mengapa harga jualnya disamakan dengan standar harga dunia, seperti indeks harga minyak Singapura (MOPS). Ahmad mendesak pemerintah membeberkan dulu biaya produksi premium. Baru kenaikan harga BBM boleh dilakukan.

Pasalnya ada indikasi pemberian subsidi pemerintah selama ini tidak murni untuk kepentingan rakyat, melainkan semata mendongkrak profit margin Pertamina. Terbukti, pemerintah membiarkan konsumen menggunakan BBM berkualitas buruk.

"Kalau pemerintah ingin menetapkan BBM subsidi, lebih baik berdasarkan harga pokok produksinya, bukan berdasarkan harga internasional. Jika itu dilakukan kita akan menemukan biaya riil BBM yang pantas dibayar masyarakat," jelasnya.

Yuuhu.info, Tujuh provinsi di Thailand Selatan mulai terkena dampak kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan di Indonesia kemarin. Provinsi Narathiwat menjadi yang paling buruk setelah tingkat materi partikel mencapai 129 mikrogram/meter kubik dan dianggap merugikan kesehatan.

Situs asiaone.com melaporkan, Kamis (27/6), Wakil Kepala Departemen Pengendalian Pencemaran Lingkungan Thailand, Araya Nanthaphothidet, dijadwalkan akan memimpin pertemuan antar pejabat terkait di Provinsi Songkhla untuk membahas dampak dari asap kebakaran hutan.

Direktur Kantor Wilayah Lingkungan 16, Halem Jehmarikan, mengatakan materi partikel udara di Narathiwat meningkat dari 104 mikrogram per meter kubik tiga hari lalu hingga mencapai angka 129 mikrogram per meter kubik kemarin, tingkat yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat dan sistem pernapasan.

Halem menyarankan agar warga memakai masker wajah ketika keluar dan menghindari berolahraga di luar ruangan. Dia juga memperingatkan hal ini agar dilakukan kepada orang tua dan anak-anak, serta orang-orang dengan penyakit jantung dan asma yang rentan terhadap risiko kesehatan dari polusi udara.

Halem mengatakan perangkat untuk mengukur kualitas udara di Songkhla rusak akibat sambaran petir di Distrik Hat Yai beberapa hari yang lalu. Hal ini berarti tidak ada laporan pada tingkat partikel yang tersedia untuk mengukur tingkat kualitas udara di provinsi itu.

Perangkat baru rencananya akan dikirim ke Hat Yai dan Kota Satun besok.

Halem menyatakan pihaknya juga menyuruh pihak berwenang di tujuh provinsi di Thailand Selatan, seperti Nakhon Si Thammarat, Trang, Satun, Songkhla, Yala, Pattani, dan Narathiwat, untuk memantau polusi udara, setelah asap akibat kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai Thailand lebih cepat dari antisipasi sebelumnya.

Yuuhu.info, Seorang petani berinisial SP (53), warga Dusun Kalikebo, Desa Plesungan, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah diciduk oleh aparat Kepolisian Resor (Polres) Karanganyar karena diduga menimbun BBM jenis solar.

Dia diduga kuat telah menimbun sedikitnya 800 liter atau sekitar satu ton solar bersubsidi di rumahnya, untuk kepentingan pribadi. Ribuan BBM bersubsidi tersebut disimpan SP dalam 30 jerigen, dan 3 gentong.

Kasat Reskrim Polres Karanganyar, AKP Fadli ketika dihubungi merdeka.com, Selasa (25/6) mengatakan kasus itu terbongkar berkat aduan warga. Laporan tersebut menyebutkan SP sering mengangkut solar dengan jerigen sejak 10 hari terakhir sebelum kenaikan BBM, 22 Juli lalu.

"Kita tangkap SP dirumahnya dua hari lalu, setelah ada laporan warga. Sebenarnya kami sudah mengendus perbuatan SP, sejak sebelum pengumuman kenaikan BBM. Setelah kami lakukan penyelidikan, akhirnya petugas sampai pada kesimpulan ada unsur penimbunan. Kita lakukan penggerebekan SP dirumahnya," terangnya.

Menurut Fadli, berdasarkan pengakuan SP, dia menimbun solar bukan hanya digunakan untuk kegiatan pertanian sehari-hari. Melainkan sebagian besar justru ditimbun di rumahnya untuk dijual lagi ke Kalimantan.

Ketika digerebek, polisi menemukan solar subsidi hampir satu ton, di salah satu ruangan. Atas perbuatannya tersebut, SP terancam hukuman maksimal 3 tahun penjara.

SP dianggap melanggar pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 222 Tahun 2002 tentang Migas atau tuduhan penimbunan BBM. Meski melanggar undang-undang, namun polisi tidak menahan SP.

"Meski tidak ditahan, namun SP kami kenakan wajib lapor sepekan dua kali ke Sat Reskrim Polres Karanganyar, karena ancaman hukumannya hanya 3 tahun penjara," ucapnya.

Yuuhu.info, Pengamat ekonomi, Faisal Basri mencoba mengurai akar persoalan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini diambil setelah pemerintah melihat anggaran negara semakin tidak sehat lantaran membengkaknya anggaran subsidi BBM.

Membengkaknya subsidi BBM tidak lepas dari makin besarnya volume impor minyak ke dalam negeri. Menurut Faisal, di sini letak kesalahan pemerintah. Khususnya Pertamina, dalam pengelolaan bisnis migas nasional.

Faktor lain yang membuat anggaran subsidi membengkak adalah tingginya harga beli minyak. Harga menjadi tinggi lantaran PT Pertamina Energy Trading Ltd (Pertal), anak usaha Pertamina, menggunakan jasa calo minyak.

"Kata-katanya di dalam Petral itu ada calo, broker, leader. Pokoknya di cek saja siapa saja pengusaha yang dekat dengan calo tersebut," ujarnya saat acara diskusi Polemik Sindo dengan tema BBM Naik, Siapa Tercekik di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (22/6).

Dia tidak segan menilai bahwa Indonesia salah satu negara yang unik. Sebab, Indonesia mempunyai cadangan minyak yang cukup, namun mengimpor BBM. "Yang tidak punya minyak saja seperti Jepang, Singapura malah tidak mengimpor BBM. BBM tahun kemarin mengimpor USD 29 miliar.

Pertamina hanya mendapat untung sedikit. Untungnya 10 persen atau hanya USD 2,9 miliar. "Saya juga heran kenapa tidak beli langsung, kenapa tidak membeli ke negara penghasil minyak. Kenapa harus beli ke Petral yang jelas-jelas harga mahal," tegas dia.

Faisal meyakini, seharusnya pemerintah bisa membeli minyak yang lebih murah dari negara-negara penghasil minyak dunia secara langsung seperti Venezuela, Iran, Irak dan Angola. "Ada permainan apa ini, mengapa harus beli minyak dari calo," katanya.

Faisal juga mempertanyakan DPR selalu diam saat ditanyakan terkait pembelian BBM yang diduga melalui calo. Seharusnya memang DPR Pro kepada rakyatnya dapat meminta BPK untuk mengaudit ongkos produksi minyak di Pertamina agar subsidi dapat ditekan.

"Minyak harga BBM mahal karena belinya dari calo bukan dari penghasil minyak langsung," ungkap dia.

Yuuhu.info, TaDa Card adalah kartu baru yang diperkenalkan di Indonesia dan diluncurkan oleh giftcard.co.id. Kartu ini berbeda dengan kartu belanja lainnya seperti kartu Alfamart, Carrefour dan lain sebagainya.
CEO dan founder giftcard.co.id Antonius Taufan mengatakan kartu ini berbeda karena merupakan kartu digital pertama di Indonesia. Kartu ini bisa digunakan untuk belanja di merchant yang terdaftar, melakukan donasi serta bisa ditukar dengan uang cash.

"Ini kartu bisa memail delivery, gift card via email. Jadi kalau voucher hilang tengah jalan, bisa diblok," ucap Antonius dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/6).

Kartu ini lebih banyak digunakan sebagai kartu hadiah dan banyak juga digunakan oleh perusahaan. Kartu ini juga tidak mempunyai waktu kadaluarsa. "Pengguna bisa blokir kartu. Corporate memakai karena tidak ada waktu expired dan memudahkan belanja secara online," jelasnya

Untuk pembelian kartu, pihaknya menjual dengan harga Rp 100.000 per kartu dan nominal isi maksimal Rp 3 juta. Cara aktivasi kartu, bisa langsung dilakukan lewat internet dengan membuka giftcard.co.id. Setelah membuka situs tersebut, pengguna tinggal memasukkan nomor voucher serta pin di belakang kartu.

Setelah log in secara online, maka pengguna kartu bisa langsung belanja, apakah itu membeli voucher Carrefour, Hypermart, Foodmart, Giant dan lain sebagainya. Kartu belanja itu akan diantar ke rumah tanpa dipungut biaya.

"Voucher Carrefour misalnya ini bisa dikirim tanpa ongkos pengiriman. Kalau donasi nanti akan terima ucapan terimakasih," jelasnya.

Kartu ini juga bisa diuangkan dan akan ditransfer langsung kepada nomor rekening yang didaftarkan. Namun transfer uang baru bisa dilakukan setelah satu minggu proses online. Hal ini dilakukan agar pengguna merasa aman bahkan ketika kartu tersebut hilang.

"Kalau transfer tunai ada biaya administrasi 9 persen. Ini value perusahaan kita," tutupnya.

Yuuhu.info, Memulai karir sebagai seorang penari crossdresser, Agus Eko Suryanto yang seharusnya dihargai karena telah melestarikan budaya negeri, malah dipandang negatif. Tak jarang, Agus dicap sebagai waria atau pecinta sejenis karena profesi yang menuntut dirinya berbusana wanita.

"Banyak yang bilang 'Waria ya', 'Homo ya'. Bagi saya, ini adalah jiwa saya. Orang mau bilang apa silahkan," kata Agus, 22, kepada merdeka.com (30/5).

Bagi Agus, pandangan negatif yang ditujukan kepadanya itu lumrah karena mungkin mereka tidak kenal siapa dia. Namun, teman-teman dan orang tuanya justru mendukung keputusan Agus menjadi seorang crossdresser. Dukungan itu bahkan mereka tunjukkan dengan selalu memberi semangat dan meyakinkan Agus bahwa pilihan itu yang terbaik untuknya.

Menurut beberapa teman dekatnya, dengan menjadi seorang crossdresser, Agus bisa menjadi dirinya sendiri. Berangkat dari situ, pemuda kelahiran 9 Agustus 1990 itu kian terlecut semangatnya untuk terus berkarya dan melestarikan budaya Indonesia. Tanpa sekalipun menoleh ke belakang dan berusaha mengacuhkan cemoohan tentang dirinya.

Kini bersama rekan-rekan penarinya, Agus membuka sanggar tari di beberapa tempat di Jawa Timur, antara lain Jember, Magetan, Pasuruan, Banyuwangi, Malang, dan Mojokerto. Kepada merdeka.com, Agus pun mengatakan bahwa semua yang dilakukannya hanyalah untuk melestarikan warisan leluhur bangsa yang keberadaannya kini semakin tergerus zaman.

Selain aktif menari dari panggung ke panggung, Agus bersama teman-teman seprofesinya sekarang tengah sibuk merintis usaha pembuatan kostum tradisional khas Indonesia. Sementara ini, pelanggan tetap mereka kebanyakan berasal dari Jerman dan baru-baru ini datang pula permintaan dari Skotlandia.

"Nama brand kita Jago Macak. Trus, di sini kita bagi-bagi tugas. Saya mendesain kostumnya, teman saya yang menjahit, masang payet, dan lain-lain," jelasnya sembari tersenyum.

Dalam setiap pagelaran, Agus juga berusaha menarik perhatian para wisatawan asing untuk lebih mengenal budaya Indonesia. Dia pun tak sungkan untuk meminta bantuan pada teman-teman sekampusnya yang punya kenalan warga asing supaya mengajak mereka menonton pertunjukkannya. Tujuannya jelas cuma satu, yakni memperkenalkan budaya Indonesia.

Agus juga menambahkan bahwa dirinya ingin sekali bisa menari di luar negeri. Sebab, sudah sejak lama, dia ingin memperkenalkan budaya Indonesia hingga ke mancanegara. Tawaran untuk itu pun sebetulnya terbuka lebar baginya. Hanya saja, pemuda dengan nama panggung Nyai Roro Dadak Purwo itu tetap kekeuh tidak ingin terikat dengan lembaga kebudayaan pemerintah. Di matanya, menari tidak hanya sekadar menggerakkan tubuh, tetapi lebih kepada bagaimana seorang penari mengekspresikan jiwanya.

"Saya paling anti ikut begituan (ikut program pemerintah). Karena itu pasti terikat. Terikat itu kan ndak enak. Padahal kita menari itu harus bebas dan saya tidak suka dibatasi. Saya mau menari dengan cara saya sendiri bukan karena diperintah begini-begitu," terangnya saat ditemui merdeka.com di Sekretariat Unit Kemahasiswaan Seni Tari dan Karawitan di Universitas Negeri Malang (30/5).

Sekarang, Agus sedang menggarap tugas akhir mahasiswanya dengan mengumpulkan referensi tentang tarian asli Majapahit. Untuk menggali kembali warisan leluhur yang telah punah itu, Agus kini melakukan perjalanan spiritual ke berbagai tempat-tempat peninggalan Majapahit. Selain melakukan puasa dan beragam kegiatan ritual lainnya, dia juga terus mengumpulkan informasi dari para narasumber yang kompeten mengenai peninggalan Majapahit tersebut.

Yuuhu.info, Partai Hanura tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kecuali, Presiden SBY dan anak buahnya mampu membuktikan pada masyarakat bahwa kenaikan ini tak berimbas ke sektor lain.

"Ini kurang tepat ini masuk bulan Ramadan. Sudah pasti kebutuhan konsumsi akan meningkat tajam, apalagi ini juga masuk tahun ajaran baru," kata Ketua DPP Hanura, Saleh Husin di Warung Daun, Sabtu (15/6).

Dia menilai sejak SBY mulai membocorkan BBM naik, secara tak langsung beberapa pedagang kompak menaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Jika sudah begini, rakyat kelas bawah tentunya hanya bisa menjerit.

"Harusnya jangan diinfokan dulu, naikkan saja. Akibatnya belum apa-apa sudah melonjak naik, kalau sudah naik nanti dinaikan lagi. Empati presiden tidak ada." lanjutnya.

Perkembangan terakhir pembahasan BBM naik, Rapat Badan Anggaran (Banggar) di DPR sudah menyetujui skema bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi naiknya harga BBM. Meski ada koreksi berupa pemangkasan waktu pelaksanaan, mayoritas parpol telah menyatakan kata sepakat.

Selesai di Banggar, keputusan akhir soal BLSM yang jadi penentu naiknya harga BBM tinggal menunggu hasil rapat paripurna yang berlangsung Senin (17/6) mendatang.

Yuuhu.info, Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbaru soal Laporan Keuangan Pemeriksaan Pusat (LKPP) tahun anggaran 2012 menyajikan data yang kembali membuat miris. Diperkirakan ada penyimpangan penggunaan belanja perjalanan dinas Rp 30,4 miliar, dilakukan oleh 36 Kementerian dan Lembaga (K/L).

Sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari pelbagai pangkat dan golongan kembali mencederai perasaan warga pembayar pajak dengan praktik tercela ini.

Merujuk penelitian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), modus penyimpangan tersebut antara lain sengaja tidak menyamakan nama dan nomor tiket dengan manifes, merancang perjalanan dinas fiktif, melakukan dinas rangkap, atau tidak ada bukti pertanggungjawaban dari kegiatan luar kota yang sudah dilaksanakan.

Ironisnya, tahun lalu saat masih menjabat sebagai menteri keuangan, Agus Martowardojo pernah mengklaim telah membenahi setiap potensi penyelewengan perjalanan dinas di instansinya. "Sudah kita tertibkan," ujar Agus Marto singkat di kantornya (27/1/2012).

Hasil dari "penertiban" itu, Kementerian Keuangan pada 2012 malah berada di urutan tiga besar dengan potensi penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 3.537.453.076.

Juara pertama dalam hal menilep anggaran dinas luar kota tahun lalu adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan penyimpangan sebesar Rp 5.938.049.057. Disusul Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 4.515.281.738.

Tragisnya, imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dianggap angin lalu. Tahun lalu presiden sudah tegas meminta agar perjalanan dinas ditertibkan. Hasilnya, aksi menilep anggaran lewat jalan-jalan fiktif tetap saja membudaya di kalangan PNS.

"Sistem perjalanan dinas silakan ditertibkan dan dibenahi. Ada masalah tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah diselesaikan dengan baik," ujar SBY usai menerima laporan audit Laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2011 di Istana Negara (30/5).

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai penyelewengan anggaran dinas luar kota merupakan lingkaran setan. Akar masalahnya adalah politik anggaran yang selalu menempatkan perjalanan dinas sebagai cara menambah insentif bagi PNS dari para pimpinan K/L.

"Selagi sistemnya pergi ke luar kota ada uang dinasnya bisa menjadi income PNS, anggarannya ada, serta pemimpin kementerian ingin memberi pegawainya tambahan pendapatan, akan selalu ada potensi penyelewengan," ujar Agus saat dihubungi merdeka.com, Kamis (13/6).

Agus malah meragukan jika ada menteri yang mengatakan berkomitmen penuh membersihkan praktik penyelewengan anggaran perjalanan dinas. Sekalipun sang menteri bersih, bawahannya sudah sangat terbiasa dengan praktik "jahiliyah" tersebut.

Ketika seorang menteri benar-benar ingin membenahi sistem perjalanan dinas, bisa-bisa waktunya habis mengelola birokrasi, dan malah mengabaikan tugasnya sebagai pengambil kebijakan di level K/L.
"Jajaran birokrasi itu di masa reformasi yang berkuasa kelas menengah, bukan menterinya. Jadi menterinya bisa diakali. pergi dua hari dibilangnya lima hari. Seperti Agus Marto itu mana tahu, dia hanya terima laporan. Penyelewengan itu sifatnya tidak langsung sekian puluh miliar, masak menteri harus memeriksa satu-satu, habis waktunya," ungkapnya.

Solusi menghabisi potensi penyelewengan perjalanan dinas, menurut Agus, adalah konsisten menerapkan teknologi informasi (TI) dalam setiap pendataan keuangan K/L. Konsepnya seperti asas pembuktian terbalik dalam pidana korupsi.

Pengawas instansi pemerintah bisa memeriksa apakah perjalanan PNS yang ke luar kota sudah dilaksanakan dengan benar. Publik pun dapat mengakses lantaran data-data itu diunggah ke Internet.
"Jadi yang bersangkutan harus memasukkan rencana perjalan lewat TI, misal si A memasukkan jadwal sekian hari. Biasanya untuk perjalanan dinas, kepala perwakilan daerah yang didatangi menge-approve, mau berapa hari. Kalau lewat online, kan bisa diawasi dari bermacam lapisan arah," paparnya.

Cara lainnya lebih klasik. Yaitu mengurangi perjalanan dinas karena zaman sudah sangat maju. Jika hanya ingin bertukar pendapat dengan pejabat dari luar daerah, atau studi banding, maka beberapa teknologi nirkabel sudah sangat memadai. Agus mencontohkan rapat via teleconference atau skype. Dia pun mengakui kini semakin banyak K/L yang telah melaksanakan efisiensi tersebut.

Namun, kembali lagi, tingginya volume perjalanan dinas itu akan tergantung pemimpin tertinggi K/L, alias sang menteri. Menurut Agus, sistem birokrasi Indonesia masih menerapkan patron-klien, sehingga perilaku bawahan sangat dipengaruhi tindak tanduk pimpinan.

"Sekali lagi jika perjalanan dinas masih termasuk insentif, selama itu pula akan dikejar oleh PNS nakal. Ibaratnya, kalau pemimpinnya cari receh, anak buahnya pasti ikut cari juga," cetusnya.

Segala strategi perubahan itupun harus menyeluruh, dalam satu waktu dilakukan di seluruh instansi pemerintah, tidak boleh bertahap. Agus berharap pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak patah arang memperjuangkannya. Terutama agar pembayar pajak tidak kehilangan kepercayaan pada kinerja dan komitmen para PNS melayani masyarakat.

"Harus satu waktu diterapkan dan memang akan capek. Apalagi budaya Indonesia itu, saat anda diawasi, baru saat itu juga anda patuh. Kalau kita meleng enggak berhenti dia," tandasnya.

Yuuhu.info, Menteri BUMN Dahlan Iskan memutuskan mengganti nama PT Batan Teknologi menjadi PT Industri Nuklir Indonesia. Pergantian nama ini akan direalisasikan awal tahun depan.

Dahlan punya alasan sendiri. Menurutnya, pergantian nama ini dilakukan agar Batan Teknologi lebih mencerminkan sebuah perusahaan yang mempunyai bisnis tinggi.

"Supaya lebih berbau perusahaan dan bisnis makin tiggi. Supaya jangan terlalu dikaitkan nuklir Indonesia. Ini salah satunya untuk persiapan ekspansi ke Amerika," ucap Dahlan ketika ditemui di Kampus UNIKA Atmajaya, Jakarta, Selasa (11/6).

Di tempat yang sama, Direktur Utama Batan Teknologi, Yudiutomo mendukung rencana Dahlan. Perusahaan yang dikelolanya memang berencana ekspansi ke Amerika dengan membuat perusahaan joint venture dengan Amerika. Pabrik pengayaan uranium sistem rendah ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2017 di AS.

"Investasinya USD 170 juta dan saham kita 51 persen. Kapasitas produksi disana mencapai 4000 curie radio isotop," jelas Yudiutomo.

Saat ini, pabrik milik Batan Tekno di Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 300 curie radio isotop per minggu yang di supply untuk 16 rumah sakit untuk kepentingan pengobatan.

"Pabrik di Amerika akan lebih besar karena kebutuhan Amerika 6000 curie per minggu. "Amerika 100 persen impor dari Kanada, Belgia. Kebetulan kami kompetitif," tutupnya.

Yuuhu.info, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan hari ini, Senin (10/6) menghadiri peresmian kapal termewah dan terbesar milik PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Sesuai janjinya, Dahlan mengundang penyanyi Syahrini untuk ikut tur keliling dan melihat seisi kapal mewah bekas Inggris itu.

Dari pantauan merdeka.com, Dahlan mengajak Syahrini berkeliling ke bioskop kapal yang ada di deck 7 yang kemudian juga diajak ke bas serta VIP Room.

Saat berkeliling kapal ditemani Syahrini, Dahlan terlihat selalu tersenyum. Dahlan mengatakan saat ini Indonesia sudah luar biasa mempunyai kapal sebagus ini. Dahlan pun menirukan ungkapan lekat dengan sosok Syahrini.

"Indonesia sekarang sudah cetar," ucap Dahlan yang disambut senyuman hangat Syahrini. Dalam acara ini, Syahrini datang dengan baju putih dengan celana sebetis. Syahrini juga datang menggunakan high heel putih.

Syahrini juga sesekali menggoda Dahlan Iskan dengan mencoba menjadi pelayan kapal dan menawarkan Dahlan berbagai makanan. Dahlan juga menyebut hari ini, Syahrini yang melayani kapal.

"Ayo Pak Dahlan mau pesan apa?, produk Indonesia pastinya," ucap Syahrini.

Yuuhu.info, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 yang memungkinkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi orang atau kelompok orang miskin, karena biayanya dibebankan pada APBN.

Penandatanganan PP pada 23 Mei lalu itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Demikian dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Senin (10/6).

PP ini menegaskan pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat: berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum.

Untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma itu, menurut Pasal 3 PP ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon.

"Pemberian bantuan hukum meliputi masalah keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi," demikian bunyi Pasal 5 Ayat (1) PP ini.

Menurut PP ini, pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa khusus.

Mengenai pemberian bantuan hukum secara litigasi, menurut PP ini, dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat, tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bantuan hukum secara litigasi, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 15 PP, yaitu dilakukan dengan cara: a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sedangkan pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi: a. Penyuluhan hukum; b. Konsultasi hukum; c. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik; d. Penelitian hukum; e. Mediasi; f. Negosiasi; g. Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau h. Drafting dokumen hukum.

Anggaran Bantuan Hukum

Menurut Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 itu, sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBN. Selain itu, pendanaan dapat berasal dari: a. Hibah atau sumbangan; dan/atau b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

PP ini juga menegaskan, bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD, dengan melaporkan penyelenggaraan dimaksud kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri dalam Negeri (Mendagri).

Guna mendapatkan anggaran dimaksud, Pemberi Bantuan Hukum baik lembaga bantuan hukum maupun organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum dan HAM pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum. Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan anggaran itu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas diterima.

"Dalam hal pengajuan rencana pengajuan Anggaran dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri Hukum dan HAM menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum dimaksud," bunyi Pasal 25 Ayat (1) PP ini. Sementara pada Pasal 25 Ayat (3) disebutkan, Menteri dan Pemberi Bantuan Hukum akan menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian, menurut PP ini, mengikuti penetapan Menteri Hukum dan HAM, yang merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.

Presiden juga menugaskan Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum dimaksud.

Disebutkan dalam PP ini, Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri Hukum dan HAM secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 ini berlaku mulai tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 2013.

Yuuhu.info, Dalam kunjungan kerjanya ke Padang, Sumatera Barat, Wakil Presiden Boediono meminta seluruh pimpinan daerah agar mendukung program penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan diberlakukan bulan ini.

"Penyesuaian harga bahan bakar minyak tidak bisa dihindari lagi karena setiap tahun subsidi terus membengkak yang seharusnya bisa dberikan kepada yang lebih tepat," kata Boediono di Padang, seperti dilansir Antara, Sabtu (8/6) malam.

Boediono menuturkan, peran pimpinan daerah di semua tingkatan adalah mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Termasuk penyesuaian harga BBM. Tidak hanya mendukung, pimpinan daerah juga diminta ikut menyosialisasikan kebijakan itu kepada warganya.

Wapres mengaku, keputusan penyesuaian harga BBM tersebut terbilang cukup lama diputuskan mengingat munculnya sejumlah opsi yang ternyata kalau salah satu opsi dilakukan justru menyulitkan pengawasan pembelian BBM bersubsidi.

Wapres juga menegaskan penyesuaian harga BBM tidak bisa ditunda lagi mengingat setiap tahun subsidi BBM besarnya sudah mencapai Rp250 triliun.

"Jumlah itu sangat besar dan sebaiknya dikompensasi untuk rakyat miskin dan agar tepat sasaran," tegasnya.

Boediono berharap, dengan adanya penyesuaian harga BBM dan pemberian kompensasi kepada masyarakat miskin, maka sasaran pemberian subsidi bisa tepat pada sasaran.