Yuuhu.info, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono telah resmi mengumumkan rencana partainya menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden untuk pemilihan umum 2014. Salah satu unsur yang penting dalam mekanisme ini adalah pembentukan tim komite konvensi.

Pasalnya, tim tersebut bakal mengumumkan nama-nama calon presiden yang akan diusung partai berlambang bintang Mercy itu Agustus mendatang.

Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan komite ini sampai sekarang belum terbentuk. Namun dia berjanji, akhir bulan ini nama-nama anggota komite sudah diumumkan ke publik, sekaligus tata cara konvensi yang lebih detail.

"Ketua komitenya belum ditentukan, karena Agustus sudah keluar nama (capres), seharusnya akhir bulan ini sudah ditentukan," ujarnya selepas konferensi pers Konvensi Demokrat di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (7/7).

Lantaran nomor urut Demokrat dalam pemilu mendatang di angka tujuh, maka sebanyak itu pula jumlah anggota komite itu. Syarief menegaskan, sesuai pengumuman SBY, maka komposisi komite ini lebih banyak diisi tokoh independen dibanding kader Demokrat.

"Angka kita ini kan angka tujuh, jadinya segitu juga, dari kader partai demokrat dan anggota, mudah-mudahan 3 kader, empat independen," paparnya.

Syarief mengaku belum mengetahui nama-nama tokoh independen yang bakal mengisi posisi komite konvensi. Dia hanya memaparkan kriteria umum dan menegaskan bahwa mereka tidak bisa terlibat menjadi kandidat.

"Mungkin pengamat, mungkin akademisi, mungkin bekas-bekas menteri yang independen, dan mereka enggak mungkin jadi capres," tandasnya.

Tugas komite adalah menjaring tokoh potensial yang akan diundang menjadi capres dalam konvensi selain itu, komite ini menyusun jadwal kegiatan konvensi, mencakup waktu kampanye, wawancara media, menggelar survei publik sejak September hingga akhir tahun, serta memfasilitasi debat terbuka antar kandidat dalam periode Januari hingga April 2014 mendatang.

Pria yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM ini juga menegaskan bahwa Komite tidak akan menjadi unsur yang menentukan dalam konvensi. Sebab, sosok yang akan terpilih ditentukan hasil survei masyarakat. Syarief pun menyatakan, tidak ada pendaftaran calon, karena tokoh yang maju dalam konvensi berdasarkan undangan komite.

"Jadi komite yang merespon orang. Tidak ada pendaftaran. Tadi sudah disampaikan yang menentukan itu hasil survei, selama 8 bulan ke depan, itu yang menentukan. Majelis Tinggi Demokrat juga tidak memiliki hak prerogatif," cetusnya.

Soal berapa capres yang diharapkan ikut konvensi, Syarief mengatakan lebih banyak lebih baik. "Semoga bisa 8-12 (kandidat), lebih banyak kan lebih bagus," tutupnya.

Yuuhu.info, Mantan Bupati Garut Aceng HM Fikri dinyatakan lolos dalam tahap verifikasi administrasi Daftar Caleg Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Barat. Meski status tersangka masih menjerat Aceng, ia dinyatakan lolos beserta 35 calon DPD lainnya.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, pria yang fenomenal dengan nikah siri secara singkat dengan Fany Oktora itu telah mengantongi dukungan sebanyak 6.750 suara yang tersebar di 13 kabupaten/kota.

"Ini syarat utama Aceng telah memenuhi, soalnya untuk memenuhi calon DPD diharuskan melebihi lima ribu dukungan," kata Yayat di Bandung kepada merdeka.com, Senin (8/7).

Selain itu Aceng juga telah memenuhi seluruh persyaratan administratif yang ditetapkan oleh undang-undang. Seperti usia di atas 21 tahun, ijazah, dan tidak pernah dijatuhi hukuman.

"Secara administratif, beliau sangat memenuhi syarat menjadi calon anggota DPD RI, kalau status tersangka kan beliau belum berkekuatan hukum tetap," jelasnya.

Hari ini, menurut Yayat, KPU Jawa Barat akan segera mengirimkan DCS tersebut ke KPU Pusat. Selanjutnya, 36 kandidat tersebut akan kembali menjalani verifikasi untuk ditentukan lolos atau tidaknya sebagai daftar calon tetap (DCT).

Dia menambahkan bagi masyarakat masih berhak menyampaikan pengaduan jika tidak setuju dengan pencalonan ke-36 Calon Anggota DPD RI, termasuk Aceng Fikri.

"Tapi, kami hanya menerima pengaduan administratif, karena hal itu yang bisa kami tindaklanjuti," tandasnya.

Berikut nama DCS anggota DPD RI asal Jawa Barat:

1. Aceng HM Fikri
2. Asep Syaripudin
3. Asril Das
4. Ayi Hambali
5. TB. Dasep
6. Deni Jasmara
7. Deni Saepul Hayat
8. Djumono
9. Elang Raja Luqman Zulkarnaen
10. Ella Girikomala
11. Eman Suryaman
12. Eni Sumarni
13. Euis Atikah
14. Gunawan Undang
15. Hasan Zainal Abidin
16. Husni Mubarok
17. Julianda Barus
18. Edi Parmadi
19. Moh. Athoillah Musrjid
20. Muhammad Hafidz
21. Nace Permana
22. Nazar Haris
23. Nu'man Abdul Hakim
24. Odik Sodikin
25. Oni Suwarman
26. Ratu Raja Arimbi Nurtina
27. Rudi Harsa Tanaya
28. Rukman Heryana
29. Suhaeli
30. Suharna Surapranata
31. Syarif Bastaman
32. Syifa Hananta
33. Tri Wuryantoro
34. Unang Margana
35. Uu Rukmana
36. Yos Faisal Husni

Yuuhu.info, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berharap semua pihak tidak merayu dirinya menjadi calon presiden 2014. Jokowi menegaskan, saat ini ia ingin fokus membenahi persoalan Jakarta.

"Saya minta jangan ada yang ngompor-ngompori saya. Atau gosok sana-sini biar panas," ujar Jokowi saat ditemui wartawan di sela-sela Seminar 'Memimpin dengan Hati' di Auditorium Kampus Terpadu UII, Yogyakarta, Jumat (28/6).

Jokowi hanya terlihat tersenyum saat ditanya soal kabar akan disandingkan dengan Mahfud MD. Namun, Jokowi mengaku mendukung jika Mahfud maju sebagai capres.

"Saya mendukung," ucap pria asal Solo itu dengan singkat.

Jokowi justru terang-terangan mendukung mantan Ketua MK itu bila benar-benar maju sebagai capres. Menurutnya, Mahfud MD sosok yang dibutuhkan rakyat.

"Yang dibutuhkan rakyat itu ya yang seperti beliau (Mahfud). Kalau beliau maju pasti saya dukung. Tetapi sekarang ini kan saya Gubernur Jakarta dan saya mau fokus menyelesaikan tugas di Jakarta. Jadi jangan ada yang manas-manasi," ujarnya.

Yuuhu.info, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memuji sosok Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi. Mahfud menilai Jokowi merupakan sosok yang memenuhi syarat sebagai pemimpin di Indonesia.

"Kalau memang Jokowi ditakdirkan dipilih oleh rakyat, menurut saya beliau ini sangat memenuhi syarat sebagai pemimpin. Karena bisa dilihat dari gaya kepemimpinannya sampai saat ini beliau sangat dekat dengan rakyat," ujar Mahfud di sela-sela seminar 'Memimpin dengan Hati' di Auditorium di Kampus UII, Yogyakarta, Jumat (28/6).

Saat disinggung mengenai kepastian Mahfud dan Jokowi akan maju bersama dalam bursa pemilu 2014 mendatang, Mahfud mengaku menyerahkan semua keputusan maju atau tidak dirinya sepenuhnya kepada rakyat.

Mahfud berharap, ke depan Indonesia menjadi negara yang mengalami perubahan lebih baik dalam tata kelola dan sistim pemerintahan negaranya.

"Biar rakyat saja yang menilai. Nanti pada saatnya yang penting Indonesia menjadi semakin baik ke depan dan ada perubahan dalam pengelolaan negara," ujarnya.

Yuuhu.info, Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) masih tetap paling tinggi dibanding nama-nama tokoh lain. Hal ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI. Dari survei itu, elektabilitas Jokowi mencapai 22,6 persen, diikuti Prabowo Subianto 14,2 persen dan Aburizal Bakrie 9,4 persen.

Di belakang mereka menyusul nama Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan 9,3 persen, Jusuf Kalla 4,2 persen, Rhoma Irama 3,5 persen, Capres Hanura Wiranto 3,4 persen, Mahfud MD 1,9 persen, Hatta Rajasa 1,2 persen, Sri Sultan HB X 1,2 persen, dan Surya Paloh 1,2 persen.

Pengamat politik dari Charta Politika Arya Fernandes mengatakan, posisi Jokowi yang selalu berada di urutan teratas, tentu membuat tokoh lain ketakutan. Sebab kenyataannya trend elektabilitas Jokowi terus menanjak naik. Orang tentu khawatir dengan peningkatan itu.

"Saya kira kekhawatiran itu beralasan. Melihat elektabilitas Jokowi yang terus menanjak, tentu akan mempengaruhi peta pencalonan capres nanti. Jadi wajar saja nama-nama lain jadi ketakutan," kata dia kepada merdeka.com, Kamis (27/6).

Di sisi lain, Arya melanjutkan, mantan Wali Kota Solo itu setiap hari juga terus dibesarkan oleh media massa. Sehingga tingkat keterpilihan publik lebih besar.

Namun demikian, menurut Arya, sebenarnya Jokowi juga sulit maju sebagai capres. Alasannya, sebelum maju dia harus memiliki tiket dari partai politik (parpol) lebih dulu. Padahal beberapa partai sekarang sudah memiliki calon masing-masing, misalnya PAN, sudah memiliki Hatta Rajasa, Golkar sudah memiliki Aburizal Bakrie, Gerindra sudah memiliki Prabowo Subianto, dan beberapa nam partai lain juga sudah punya calon.

Partai besar tinggal PDIP, Demokrat, PPP dan PKB. Tapi kalau PDIP masih ada Megawati. Jokowi juga sepertinya tidak akan ikut konvensi Demokrat, karena dia masih menjabat sebagai gubernur aktif. Sementara PKB dan PPP meski masih belum jelas sikapnya.

"Masalahnya Jokowi itu kalau tidak mendapat tiket partai agak susah. Kekuatan Jokowi hanya pada personalnya. Saya kira, keputusan maju dan tidaknya, yang paling mempengaruhi besar adalah Jokowi sendiri. Kalau Jokowi pengen maju, kalau dia berniat, bisa saja melunakkan hati Mega," terang Arya.

Peluang Jokowi paling besar memang lewat PDIP. Namun demikian dia harus bersaing dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Bila elektabilitas Jokowi konsisten sebesar 35 persen, maka Megawati besar kemungkinan legowo menyerahkan tiket capres ke dia. Namun dia tentu memiliki kesepakatan-kesepakatan dengan Jokowi.

"Misalnya, silakan Jokowi maju tapi dia akan menyorongkan Puan Maharani atau tokoh PDIP lainya menjadi wakil presiden. Karena asumsinya Jokowi sudah 35 persen. Itu bukti orang sudah tidak lagi melihat asal partai, tapi lebih kepada figur," tuturnya.

Namun demikian, Arya lebih memilih Jokowi bekerja lebih dulu di Jakarta untuk membuktikan kinerjanya. Apakah dia mampu atau tidak mengubah Jakarta, dan merealisasikan janji-janjinya.

Yuuhu.info, Partai Gerindra menentang keras niat Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar untuk menjalani syuting di waktu luang. Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Sunatra mengatakan Deddy lebih baik menanggalkan jabatan tersebut jika tetap menjalani syuting.

"Deddy Mizwar harusnya memilih, apakah mau terus memilih jabatan Wagub sebagai pejabat negara atau memilih berkarir sebagai bintang sinetron atau iklan," kata Sunatra kepada merdeka.com di Bandung, Selasa (25/6).

Menurut Sunarta, jabatan wakil gubernur tak patut dirangkap pekerjaan lain. Jabatan profesi advokat, termasuk anggota TNI/Polri harus berhenti, bila terpilih jadi pejabat negara.

"Oleh karena itu Deddy Mizwar harus pilih salah satu," terangnya.

Sunarta mengatakan, Deddy yang terkenal dengan serial 'Para Pencari Tuhan' itu diberi mandat oleh rakyat untuk memajukan Jawa Barat. Namun jika merangkap dengan pekerjaan seperti artis, maka bukan tidak mungkin 45 juta warga Jabar diurusi dengan asal-asalan tanpa pemikiran yang matang.

"Makanya saya ragu kalau Deddy Mizwar seorang negarawan, karena negarawan harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan golongan," katanya.

Yuuhu.info, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki T Purnama (Jokowi-Ahok) ikut bergabung meramaikan puncak acara HUT ke-486 Jakarta di Lapangan Monas. Saat menghadiri Jakarta Night Festival dan berada di panggung utama di sisi barat Monas, Jokowi-Ahok ditemani pemandu acara Deddy Corbuzier.

Deddy memberikan sejumlah pertanyaan pilihan kepada Jokowi-Ahok, yang kompak mengenakan baju khas Betawi.

"Dimarahi Jokowi atau dimarahi istri," tanya Deddy kepada Ahok.

"Pilih dimarahi Pak Jokowi," jawab Ahok dengan seraya tertawa kecil.

Deddy dengan spontan menimpali jawaban Ahok bahwa istrinya lebih galak dibandingkan dengan marahan Jokowi. Seluruh pengunjung pun tertawa dan bertepuk riuh.

"Pilih macet atau mati lampu," tanya Deddy selanjutnya.

"Pilih macet," jawab Ahok.

Kemudian, tiba-tiba Deddy memberikan pertanyaan yang menyinggung soal calon presiden. Seperti diketahui, nama Jokowi belakangan terus teratas sebagai capres favorit versi sejumlah lembaga survei.

"Jokowi jadi capres atau jadi gubernur saja?" tanya Deddy.

Setelah sejenak merenungkan jawaban dan menoleh ke arah Jokowi, Ahok akhirnya menjawab, "Jokowi jadi gubernur deh."

Pertanyaan serupa juga dilayangkan oleh Deddy kepada Jokowi. "Jadi gubernur," jawab Jokowi tegas.

Dengan memakai baju adat Betawi, sebelumnya Jokowi memotong tumpeng raksasa setinggi 4,86 meter di halaman Balai Kota. Pemotongan tumpeng disaksikan oleh ribuan warga yang menyambut dengan sorak-sorai.

Yuuhu.info, Menteri Komunikasi dan Informatika yang merupakan anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring membangkang dari partainya soal penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Karena ulahnya itu, PKS justru mempersilakan kalau Tifatul yang mengumumkan kenaikan BBM kepada masyarakat.

"Enggak apa-apa Pak Tifatul yang umumkan. Kan dia jubir Presiden. Kayak menteri penerangan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jumat (21/6).

Fahri menambahkan, walau Tifatul kader PKS, dia tetap bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apalagi, posisi Tifatul sebagai Menkominfo sangatlah cocok menjadi penyampai pesan Presiden.

"PKS tidak menisbatkan menteri itu milik partai, jadi Pak Tifatul umumkan saja harga BBM secepatnya," kata Fahri.

Namun, lanjut Fahri, sosok yang pantas mengumumkan kenaikan harga BBM adalah Presiden SBY.

Selain itu, pengumuman yang dilakukan langsung oleh Presiden juga dianggap perlu untuk mengurangi dampak negatif akibat terkatung-katungnya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi selama ini.

Dalam kesempatan yang sama, Fahri juga menuding kalau SBY akhir-akhir ini jarang menyapa publik. Fahri juga bandingkan SBY dengan Presiden Amerika Barack Obama.

"Harusnya Presiden seperti Barack Obama, setiap pekan ketemu wartawan. Pesan saya ke presiden, tenang pak, wartawan enggak gigit kok," selorohnya.

Yuuhu.info, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh yakin partainya mampu menempati tiga besar perolehan suara pada Pemilu 2014 mendatang. Pernyataan tersebut dikemukakan Surya Paloh kepada wartawan usai mengikuti acara 'Orientasi Calon Legislatif se-Jawa Tengah' di Diamond Solo Convention Center, Solo, Jawa Tengah, Rabu (19/6).

"Kami akan mengoptimalkan pendekatan kepada massa mengambang yang jumlahnya lebih 45 persen dari total pemilih. Jika 15 persen saja bisa beralih ke Partai NasDem, jumlah tersebut sudah cukup menjadi modal untuk memenangi Pemilu 2014," ujar Paloh.

Paloh mengaku akan memanfaatkan kesolidan kader hingga ke tingkat desa. Selain itu, dia menilai, kejenuhan masyarakat terhadap partai politik lama juga menjadi peluang menguntungkan bagi Partai NasDem sebagai wajah baru.

Paloh menilai, massa mengambang tidak mudah untuk memilih partai lama. Kondisi tersebut merupakan peluang yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh kader dan calon legislatif partainya.

"Ada massa yang kecewa, frustasi, atau putus asa. Kami akan melakukan komunikasi dan pendekatan menggunakan bahasa mereka. Kami akan mengutus para kader yang mengerti bahasa mereka," tandasnya.

Selain mengoptimalkan penjaringan suara di Jawa Tengah, NasDem juga akan menggarap provinsi lain yang juga diyakini mampu menyumbangkan perolehan suara besar, yakni Jawa Timur dan Jawa Barat.

"Saya tahu Jawa Tengah itu basis PDI Perjuangan, sahabat kami. Mereka biarlah tetap eksis, tetapi kami yakin ada ruang bagi Partai NasDem untuk bersama-sama merebut empati masyarakat Jateng," pungkasnya.

Yuuhu.info, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memuji kemajuan Jawa Timur dibanding Ibukota. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) maju Capres 2019 maka Walikota Surabaya Tri Rismaharini untuk dapat menggantikan posisi Jokowi.

"DKI kalah sama Jatim, Pak Jokowi jadi presiden? Bu Risma suruh ke sini yang Surabaya, orang-orang memang teruji di daerah, mantan wali kota Solo bagus apalagi wali kota Surabaya," ujar Ahok saat memberikan sambutan dalam acara seminar Indonesia Governance Index (IGI) di Balai Kota Jakarta, Kamis (13/6).

Alasan Ahok mereferensikan Risma sebagai Gubernur DKI karena memiliki tipikal yang hampir sama dengan Jokowi yakni lebih suka blusukan. Selain itu, pelayanan publik di Surabaya lebih baik daripada di Jakarta.

"Kan saya cuma mencontohkan kalau wali kota Surabaya bagus terbukti pelayanan publiknya bagus. Terus dia juga suka blusukan kayak pak Jokowi," ucapnya sembari tersenyum.

Ahok memuji di Surabaya laksana seperti biro jasa, artinya mau mengurus apapun dipermudah. Ahok mengibaratkan memberikan pelayanan publik sama halnya dengan berdagang, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

"Biro jasa bikin apa saja bisa, kayak orang dagang. PTSP, seleksi terbuka terbuka pintu bertobat. Tanah perizinan, IMB, Akte harus belajar banyak sama Surabaya," paparnya.

Namun, saat ditanya bukannya dirinya yang akan menggantikan Jokowi menjadi Gubernur, jika Jokowi maju Capres 2014. Ahok dengan bercanda menimpali kalau wali kota Surabaya menjadi Gubernur setelah dirinya.

"Ya nanti setelah saya," katanya sembari tertawa.

Bukan hanya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang gemar blusukan dan terjun langsung ke lapangan. Di Surabaya, Wali Kota Tri Rismaharini juga melakukan hal yang sama. Wali Kota wanita pertama Surabaya ini bahkan pernah turun tangan mengatur lalu lintas Surabaya yang macet. Dia hujan-hujanan memantau banjir, bahkan ikut Satpol PP merazia ABG yang jadi PSK.

Risma menjabat sejak 8 Juni 2010. Sikap keras dan tanpa komprominya membuat dia sering berhadapan dengan DPRD Surabaya dan anak buahnya sendiri. DPRD bahkan berusaha melengserkan Risma tahun 2011 lalu, tetapi gagal.

Yuuhu.info, Anggota Komisi VI DPR RI Rachel Maryam menaruh harapan besar pada kepemimpinan, Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar, di wilayah Jabar. Salah satu yang dia soroti adalah kondisi infrastruktur yang layak mengingat beberapa kota di wilayah Jabar menjadi tujuan pariwisata.

Rachel menilai potensi pariwisata di Jabar bisa dieksplorasi lebih asalkan dibarengi infrastruktur yang memadai. Misalkan di wilayah Pangandaran yang selalu diminati wisatawan, akses yang tidak terlalu baik mengkhawatirkan pesona itu hilang.

Begitu juga Bandung yang akhir pekan kerap dikunjungi warga Jakarta. Jika tak segera diperbaiki dia yakin Jabar akan ditinggal wisatawan.

"Pariwisata di Jabar memiliki potensi besar, kalau infrastruktur belum bagus apa yang ada ini jadinya tidak maksimal," kata Rachel, Sabtu (15/6).

Mojang Bandung ini menambahkan, warga kota kembang sebenarnya sangat gelisah dengan kondisi infrastruktur yang ada. "Mudah-mudahan kinerja Ahmad Heryawan pada periode kedua ini bisa lebih maksimal dibanding periode sebelumnya," terang politikus Gerindra ini.

Dia yakin pasangan Aher dan Deddy bisa menjadi pasangan amanah mengatur Jawa Barat lebih baik. "Masih banyak PR (Pekerjaan Rumah) yang harus diselesaikan di Jawa Barat," ucapnya.

Aher - Deddy resmi menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pasca dilantik Kamis (13/6) lalu di Gedung Merdeka, Bandung. Aher melanjutkan tugasnya sebagai Gubernur, sedangkan Deddy menggantikan peran Dede Yusuf sebagai Wakil Gubernur 2008 - 2013.

Yuuhu.info, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Tenggara akhirnya memutuskan pilkada bupati dan wabub setempat yang mengalami penundaan akan diselenggarakan pada 17 Juni 2013.

"Pemungutan suara akan berlangsung 17 Juni 2013. Ini keputusan bersama antara KPU, Panwas, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara serta DPRD, setelah pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Tenggara, Kamis (13/6)," kata Ketua KPU Maluku Tenggara Joppy Renjaan di Langgur, Sabtu (15/6) seperti dilansir Antara.

Dia menyatakan keputusan itu mendapat persetujuan dan dukungan penuh dari Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, Ketua KPU Maluku Idrus Tatuhey serta Ketua Panwas Maluku Dumas Manery, yang berkunjung ke Langgur dan menggelar pertemuan bersama pada Jumat (14/6) malam.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2013-2018 seharusnya berlangsung tanggal 11 Juni lalu, namun harus ditunda setelah ditemukan kasus pembukaan kotak suara pada malam sebelum hari pencoblosan.

Menurut Jopy Renjaan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan enam pasangan calon bupati-wakil bupati pada Jumat (14/6) siang untuk menyampaikan keputusan jadwal pemungutan suara yang akan berlangsung pada Senin (17/6).

Selain itu, membicarakan penyelesaian berbagai kecurangan yang terjadi sehingga menyebabkan penundaan pemilihan yang seharusnya berlangsung bersamaan dengan pilkada gubernur-wakil gubernur serta pilkada Kota Tual pada 11 Juni.

"Memang ada empat pasangan yang menyatakan keberatan dan menolak pemilihan berlangsung pada 17 Juni 2013, dengan alasan berbagai temuan pelanggaran harus diselesaikan terlebih dahulu," katanya.

Tetapi, lanjutnya, keputusan disetujui Forkopimda dan telah mendapatkan persetujuan KPU Maluku serta Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Dia mengatakan logistik seperti surat suara telah disortir ulang dan penyaluran ke semua kecamatan sudah dilakukan sejak Jumat (14/6) dengan mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian, dan diharapkan telah sampai di semua tempat pemungutan suara (TPS) pada Minggu (16/5).

Pilkada Maluku Tenggara diikuti enam pasangan yakni Longginus Sangur-Abdur Rasid Wokanubun (LOGIS) nomor urut 1, Andrias Rentanubun-Yunus Serang (AYU) nomor urut 2.

Selanjutnya pasangan H.M.Thaher Hanubun-Gabriel Habel Hukubun (TEGAR) nomor urut 3, Samuel Resubun-Muti Matdoan Nomor urut 4, Josep Renmeuw-Wardatu Uar nomor urut 5, dan pasangan Yosep Sikteubun-Dzulkifli Rettob nomor urut 6.

Jumlah pemilih yang akan mengikuti Pilkada Malra berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 68.011 orang dengan jumlah TPS 270 unit.

Yuuhu.info, Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menuai kecaman dari berbagai kalangan. Selain masyarakat beberapa partai politik yang menentang kebijakan tersebut. Setelah PKS dan PDIP, kini giliran partai anyar Nasional Demokrat (Nasdem)

"Kita harus menolak kenaikan harga BBM, karena kenaikan harga BBM 80 persen tidak tepat sasaran. Dan yang diberikan ke orang miskin cuma 20 persennya saja, sisanya ke mana?," kata Ketua DPP Partai Nasdem Jakarta Barat, Jupiter Huang, saat dihubungi wartawan, Jumat (14/6).

Jupiter mengatakan, kenaikan harga BBM dinilai hanya akan menambah beban rakyat miskin. Hal yang akan dirasakan rakyat secara langsung adalah melambungnya harga kebutuhan pokok. "Rakyat sekali lagi akan dirugikan. Sementara elite politik diuntungkan," terangnya.

Jupiter berpendapat, kenaikan harga BBM yang direncanakan mulai pekan depan ini hanya untuk kepentingan segelintir elit semata. Ia pun mempertanyakan apakah upaya menaikkan harga BBM ini diiringi upaya untuk mengerem kenaikan harga kebutuhan yang lain.

"Hal ini mudah ditebak karena kenaikan harga BBM terjadi setahun menjelang Pemilu 2014. Apakah pemerintah bisa menjamin mengenai harga bahan pokok tetap stabil?," terangnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga BBM jenis premium dan solar dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500. Inflasi diperkirakan akan mencapai 6 persen. Untuk meredam gejolak akibat inflasi, bantuan tunai rencananya akan digelontorkan bagi 15,5 juta rakyat miskin.

Yuuhu.info, DPP PPP membantah pengumuman tidak terpenuhinya syarat keterwakilan perempuan di Jateng III dan Jabar II pada bakal DCS PPP seperti yang telah dilansir oleh KPU. PPP justru menuding KPU yang tidak teliti memeriksa berkas Caleg.

Sekretaris Jendral (Sekjen) PPP Romahurmuziy mengatakan, terkait dengan KTP bakal caleg perempuan di Jateng III yang mati, KPU tidak melihat adanya resi bahwa KTP yang bersangkutan tengah diurus karena antrian menuju e-KTP yang belum semua tuntas di daerah.

"Artinya, KPU bertindak atas keteledoran petugasnya dalam meneliti berkas. Maka pengumuman tersebut bertentangan dengan fakta dan demi hukum harus dibatalkan," jelas Pria yang akrab disapa Romy ini dalam rilis yang diterima merdeka.com, Senin (10/6).

Dia melanjutkan, di Jabar II, DCS PPP dinyatakan kekurangan perempuan oleh KPU. Namun, kata dia, kenyataannya, ada nama yang memang mirip laki-laki yang disalahpahami peletakan nomor urutnya sehingga atas dasar tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.

"Padahal sudah 3 orang perempuan dari total 10 bakal caleg di Jabar II," tegas dia.

Karenanya, DPP PPP menyatakan melawan pengumuman tersebut dan atas nama hukum meminta KPU untuk mengevaluasi kembali penelitiannya.

"KPU tidak boleh dalam posisi mempertahankan keputusan yang diambilnya atas dasar penelitian berkas yang tidak tepat, dengan berlindung pada keterlanjuran mengumumkan," imbuhnya.

Ketua Komisi IV DPR ini menambahkan, verifikasi DCS adalah soal nasib empat ratusan ribu anggota PPP yang kehilangan saluran aspirasinya di dua dapil tersebut dan soal nasib belasan bakal caleg.

"KPU harus mengedepankan kearifan, bukan arogansi institusional," tandasnya.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menggugurkan calon legislatif dari empat partai politik yakni PKPI, PPP, Gerindra, dan PAN, di beberapa daerah pemilihan. Partai tersebut tidak memenuhi syarat dalam keterwakilan 30 persen perempuan.

Hal itu disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam acara, 'Penyampaian Hasil Verifikasi Perbaikan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR RI Pemilu 2014,' di Ruang Banda, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

"Parpol yang dimaksud Partai Gerindra dari dapil Jawa Barat IX, PPP dari dapil Jabar II, dan Jawa Tengah III, PAN dari dapil Sumatera Barat I, PKPI dari dapil Jawa Barat V, Jawa Barat VI, dan NTT I," kata Husni, Senin (10/6).

Yuuhu.info, Wafatnya Ketua MPR Taufiq Kiemas meninggalkan segudang kenangan bagi para koleganya. Taufiq dinilai sebagai seorang juru damai perseteruan antara DPR dan DPD.

Mantan Sekretaris Jendral (Setjen) DPD Siti Nurbaya bercerita, saat itu sedang terjadi konflik kecil antara DPD dan DPR. Namun dengan arif dan bijak, almarhum Taufiq sukses mendamaikan konflik tersebut.

"Almarhum merupakan tokoh yang bisa mendamaikan perseteruan kecil antara DPR dan DPD," kata Siti di Jakarta, Selasa (11/6).

Siti melanjutkan, kala itu berita perselisihan antara DPD dan DPR semakin hangat diperbincangkan di media massa. Kemudian, lanjutnya, Taufiq mendengar hal itu, dan memutuskan untuk mencoba mendamaikan kedua belah pihak dengan mendatangi pimpinan DPR dan DPD.

"Almarhum kerap turun dari ruangannya di lantai 9 Nusantara III ke lantai 8 dan lantai 3 gedung yang sama untuk menemui Ketua DPD Irman Gusman dan Ketua DPR Mazuki Alie," terangnya.

Siti menuturkan, suami Megawati Soekarnoputri ini merasa kecil hati dengan timbulnya konflik antara DPR dan DPD waktu itu. Taufiq beranggapan bahwa persoalan ini tidak elok jika menjadi tontonan masyarakat. Sebab, DPD dan DPR adalah lembaga penampung aspirasi rakyat.

"Pak TK bertanya, ada apa? Kok rame seperti itu? Malu sama rakyat, jangan kayak anak kecil, carilah solusinya yang bisa jadi contoh terhadap rakyat," cerita Siti menirukan ucapan Taufiq kala itu.

Selepas menemui Irman Gusman, lanjut Siti, almarhum pamit untuk menemui Ketua DPR Marzuki Alie. Dengan tujuan yang sama, yakni mengingatkan, dan meredam perselisihan kecil antar dua lembaga tersebut.

"Bagi saya sosok beliau yang seperti itu adalah sosok yang selalu ingin merajut kesejukan, inginnya sejuk, penolong, pencari solusi. Kalau di daerah ada acara, terkendala sesuatu, kalau minta tolong ke Pak TK, pasti ditolong," ungkap dia.

Oleh sebab itu, ketua DPP Partai NasDem ini berharap, pengganti Taufiq adalah orang yang bisa atau paling tidak hampir mirip dengan kepribadian yang dimiliki Taufiq.

"Karena itu saya berharap penggantinya juga merupakan tokoh yang memiliki kepribadian sama mampu menyejukkan dan merekatkan bangsa," tandasnya.

Yuuhu.info, Anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid mendesak pemerintah untuk menaikkan cukai alkohol sebagai sumber pemasukan negara dari aspek cukai. Selama ini pemerintah setiap tahun tidak pernah menaikkan cukai alkohol.

"Padahal alkohol jelas-jelas merusak moral bangsa, tetapi malah dilindungi pemerintah," ujar Nusron dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (7/6).

Politikus Golkar ini mengungkapkan, tarif alkohol naik tahun 2006, kemudian naik di tahun 2010. Artinya alkohol tarifnya tidak naik setiap tahun. Padahal ada inflasi, dan sebagainya.

"Lebih berbahaya mana antara alkohol dan rokok? Kalau rokok tiap tahun naik rata-rata 8,5%, tetapi alkohol tidak pernah naik. Itu pun masih dibela pemerintah dengan alasan tarif alkohol sudah sangat tinggi. Kenapa alkohol yang jelas merusak kesehatan justru dilindungi pemerintah? Sebenarnya national interest dan keberpihakan pemerintah itu ke mana?" ujarnya.

Bahkan, menurut Nusron di dalam UU No. 36/2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa lebih tinggi zat adiktifnya alkohol daripada tembakau. "Apa alasan pemerintah kalau cukai rokok dibuat roadmap, bahkan ada Peraturan Pemerintahnya? Sementara alkohol tidak ada roadmap maupun Peraturan Pemerintahnya?," tanyanya lagi.

Oleh karena itu, sudah seharusnya cukai alkohol dinaikkan sebagaimana dalam UU Cukai. "Saya setuju kalau dalam rangka mencari tambahan Rp 920 miliar dari aspek cukai dengan menaikkan cukai ethil dan alkohol, tetapi tidak menaikkan cukai rokok," tandasnya.